Tim Hukum AIR : Kasus Bapaslon Lampung Selatan Menjadi Contoh

Bengkulu RI MEDIA – Setelah melengkapi dan menambah dokumen yang sebelumnya berjumlah 26 materi menjadi 44 materi, yang direncanakan akan diserahkan hari ini oleh Tim Hukum Agusrin-Imron Senin(5/10/20). Ketua Tim Hukum Agusrin-Imron, Dr. Novran Harisa, S.H M.Hum meyakini berkas tersebut akan diterima.

Ketua Tim Hukum Agusrin-Imron membandingkan kasus tersebut dengan kasus serupa di beberapa daerah, salah satunya kasus Bapaslon Lampung Selatan Hipni-Melin yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah setelah sebelumnya KPU setempat menyatakan Bapaslon Hipni-Melin TMS sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2020.

“Optimis Agusrin-Imron bisa menang, contohnya banyak di beberapa daerah kasusnya hampir sama. Hari ini, kami akan menyerahkan berkas. Ini memperkuat dalil-dalil permohonan, kenapa di TMS,” jelas Novran.

Untuk diketahui, dikutip dari radarlampung.co.id KPU Lampung Selatan, telah memutuskan tidak menetapkan Pasangan Calon Hipni-Melin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan.

Ketua KPU Lamsel, Ansurasta menjelaskan, tidak ditetapkannya pasangan Himel sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamsel, karena Himel yang merupakan pendamping Hipni pernah tersandung masalah pidana.

“Iya benar, keputusan kami tidak menetapkan Himel menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamsel, karena Melin pernah tersandung masalah pidana,” ungkap Aan-sapaan akrabnya-.

Sementara, Komisioner KPU Lamsel Bidang Hukum, Mislamudin menjelaskan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pada pasal 4 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, wajib secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik.

Baca Juga  MusDes Pendataan Meranti jaya Khusus BLT DD 2020

Kemudian, pada pasal 4 ayat (2a) yang berbunyi, syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada gym; (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana Penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Nah, Hj.Melin Haryani Wijaya, belum 5 (lima) tahun sebagai mantan terpidana, karena Melin dipidana penjara 8 (delapan) bulan terhitung mulai 25 februari 2015 dan Masa percobaan 18 (delapan belas) bulan terhitung 25 Februari 2015 s/d 25 Agustus 2016. Kalau dihitung 5 (lima) tahun, berarti mantan terpidana tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2021,” katanya.

Sedangkan, sambung Mislamudin, dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 4 ayat (2d) menyatakan, bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

Baca Juga  Desa Air Bening Realisasikan Pembangunan Tahap Pertama DD 2020

“Pada saat Pendaftaran, Ibu Melin Haryani Wijaya baru 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) hari menjalani sebagai mantan terpidana,” tegasnya.

Kemudian, dilansir oleh lampungpro.co, Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Hipni-Melin Hariyani Wijaya akhirnya lolos ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Selatan (Lamsel). Keputusan diambil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan, di Wisata Negeri Baru Resort Kalianda, Minggu (4/10/2020).

Dengan demikian, Pilkada Lampung Selatan bakal diikuti tiga pasangan yakni Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa, Tony Eka Candra-Antoni Imam, dan Hipni-Melin. Sebelumnya dua pasangan yakni Nanang-Pandu mendapatkan nomor urut 1 dan Tony-Antoni nomor urut 2.

“Menetapkan bahwa termohon (KPU Lamsel) diperintahkan mencabut keputusannya yang tidak menetapkan Bapaslon ini sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamsel pada Pilkada 2020. Memutuskan, bahwa Bawaslu mengabulkan semua pengajuan pemohon,” kata Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi saat membacakan putusan.

Kemudian, sebagai tindak lanjut keputusan itu, Bawaslu memerintahkan KPU Lamsel untuk mencabut putusan sebelumnya. “Mengintruksikan kepada pihak termohon untuk menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hipni-Melin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamsel Tahun 2020,” kata dia. (***)

Share :

Baca Juga

Bengkulu

Gubernur Rohidin Ikut Begandai

Ekonomi

Pemdes Padang Bindu Gelar Musdes (RKPDes) Tahun 2021

Ekonomi

Desa Bangun jaya Telah Mengerjakan Pembangunan Fisik DD 2020 Tahap Awal

Bengkulu

Petani Rindukan Program Nyata

Ekonomi

BLT Karyawan Swasta Cair

Bengkulu

Industri Pilkada

Ekonomi

Air Mayan Giat Lingkungan Sehat

Ekonomi

Desa Pungguk Lalang Menyalurkan BLT-DD Tepat Guna