Tim Advokasi : Fakta Persidangan, Tidak Ada Alasan Men’TMS’kan Agusrin-Imron

Bengkulu RI MEDIA – Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali menggelar Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Minggu (11/10/20). Dalam Musyawarah Terbuka tersebut, diagendakan oleh Bawaslu untuk mendengarkan Saksi/Ahli dari pihak Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) yang diselenggarakan secara virtual melalui Channel Youtube Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Pihak Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) menghadirkan 4 (empat) orang Saksi terdiri dari 2 (dua) Saksi Ahli, yaitu Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bengkulu Prof. Dr. Herlambang, S.H, M.Hum dan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Bengkulu Dr. Ardilafiza, S.H, M.H dan juga 2 (dua) Saksi Fakta, yaitu Fahruddin dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Angky Galaty, S.H, M.H Kasubbag Teknis dan Humas KPU Provinsi Bengkulu.

Dalam pantauan Media secara virtual, persidangan tersebut berlangsung alot dan sempat beberapa kali ditegur oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu selaku Majelis Musyawarah Terbuka tersebut.

Baca Juga  116 KK di Desa Talang Padang Terima BLT DD

Dr. Novran Harisa, S.H, M.H selaku Ketua Tim Advokasi Agusrin-Imron menerangkan sesaat setelah Musyawarah Terbuka kepada Media, ada beberapa hal yang dipertanyakan Tim Advokasi Agusrin-Imron, yang menjadikan Musyawarah Terbuka virtual tersebut berlangsung alot.

“Didalam PKPU tidak mengenal dengan klarifikasi, yang ada verifikasi. Jadi hal tersebut mencerminkan ketidak profesionalan mereka (Termohon, red)”, tegas Dr. Novran.

Dr. Novran juga mempertanyakan dasar hukum apa sehingga pihak Termohon pergi beramai-ramai melaksanakan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada pada Bapaslon.

“Berdasarkan PKPU, yang berhak untuk melaksanakan verifikasi adalah Komisi Pemilihan Umum. Dan juga dimana letak profesional mereka (Termohon,red) yang salah ketik tanggal pendaftaran Agusrin dalam bukti dari KPU,” tegasnya.

Baca Juga  Syukuran Kepala Desa Terpilih Adam Khalik

Terakhir, Dr Novran menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari ketiga penafsiran bebas (bebas bersyarat, bebas murni dan bebas akhir, red) yang bisa men”TMS”kan (Tidak Memenuhi Syarat, red) Bapak Agusrin-Imron.

“Insha Allah, berdasarkan fakta persidangan sudah jelas, tidak ada alasan KPU untuk men”TMS”kan Bapaslon Agusrin M Najamudin dan Imron Rosyadi,” tambahnya.

“Didalam persidangan itu menunjukkan bahwa penafsiran mereka sudah melebihi penafsiran konstitusi yang mempunyai kewenangan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai penafsiran terhadap Undang-undang dan peraturan dibawahnya,” tutup Dr Novran.

Dr. Novran juga menjelaskan agenda dalam Musyawarah Terbuka selanjutnya, yaitu penyampaian kesimpulan dari para pihak Pemohon maupun pihak Termohon pada Selasa (13/10/20). (001)

Share :

Baca Juga

Bengkulu

Berpikir Hanyalah Guyonan

Nasional

Antusias Masyarakat Desa Sindang Jati Dalam Upacara HUT RI ke 75

Ekonomi

Pemdes Muara Sindang Terapkan BLT DD Tahap 2 ke 68 KK

Ekonomi

Realisasi BLT DD Tahap Dua Desa Air Mayan

Bengkulu

Suparto-Noviawan Ail Berpeluang Diusung PPP

Bengkulu

OTT LSM Kepahiang “Bebas”

Ekonomi

Pembangunan Infrastruktur DD 2020 Desa Renah Kurung Dimulai

Ekonomi

103 KK Penerima BLT-DD Pungguk Lalang Tersalurkan Tepat Sasaran